PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Th.2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
7. Buku II Edisi Revisi 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
PEDOMAN PENGELOLAAN APARATUR SIPIL NEGARA
1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. PERPRES No. 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
1. Undang- Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor: 47,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
7. PP No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
8. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. PERPRES No. 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/Pmk.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
12. Keputusan Presiden Nomor: 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 20 Juni 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggunjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
15. Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 1 Desember 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya Tahun 2023.
PEDOMAN LAINNYA
2. Perpres No. 123 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
