Jakarta-Humas: Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kineria sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan Peradilan untuk menyusun Dokumen SAKIP, sebagai berikut:

Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);

2. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024;

4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023;

5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023;

6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj|P) Tahun 2022.

Informasi lebih lengkap, klik tautan di bawah ini. (Humas)