Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN AGAMA KUPANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Jalan Kejora, Kupang, NTT Phone : 0380-820454

Email : pa_kupang@yahoo.co.id

Logo Artikel

SYARAT PENDAFTARAN

Syarat Berperkara

1. Cerai Gugat/ talak

1. Foto Copy KTP Penggugat/Pemohon sebanyak yang masih berlaku dan diberi meterai 6000, kemudian dilegalisir di Kantor Pos;
2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat/Pemohon sebanyak 1 lembar, dan diberi materai 6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos;
3. Menyerahkan surat gugatan/permohonan sebanyak 6 lembar, yang meliputi 3 untuk Majelis Hakim, 1 buah untuk Panitera Pengganti, 1 buah untuk Tergugat/Termohon dan 1 buah untuk dalam berkas;
4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir, yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar);
5. Bagi pihak yang mengguganakan Kuasa Hukum,seperti Advokat/Pengacara harus melampirkan surat kuasa khusus dan Foto Copy Kartu Advokat 1 lembar yang masih berlaku;
6. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Insidentil, harus menyertakan surat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Situbondo;
7. Bagi pihak Penggugat/Pemohon yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI, harus melampirkan surat izin bercerai dari atasannya;

 

2. Izin Poligami

1. Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku 1 lembar dan diberi meterai 6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos;
2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Pemohon dengan isteri pertama, apabila ingin menikah dengan calon isteri kedua, yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
3. Surat Pernyataan dari isteri pertama bersedia untuk dimadu, yang diberi meterai 6000 dan ditandatangani oleh isteri pertama;
4. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil dari Pemohon (suami) yang diberi meterai 6000 dan ditandatangani oleh Pemohon (suami);
5. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dibuat oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Pemohon;
6. Surat permohonan izin poligami sebanyak 6 rangkap yang memuat alasan-alasan ingin poligami;
7. Bagi Pemohon yang mengunakan kuasa hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku 1 lembar;
8. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM (surat Kuasa Untuk Membayar);

 

3. Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah

1. Foto copy KTP Pemohon I dan Pemohon II yang masih berlaku, dan diberi meterai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos;
2. Permohonan Isbat nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami;
3. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
4. Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus;
5. Surat Permohonan Isbat Nikah dibuat 6 lembar;

 

4. Dispensasi Nikah

1. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
2. Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin;
5. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo;
6. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir;

 

5. Pembatalan Nikah

1. Surat Permohonan akan pembatalan nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo;
2. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir;
3. Foto copy KTP Pemohon, Termohon I dan II masing-masing bermaterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
4. Foto copy akta nikah/ duplikat diberi materai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
5. Foto copy akta nikah yang diajukan pembatalan diberi materai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
6. Surat keterangan/pengatar Kepala Desa;

 

6. Penetapan Wali/ Wali Adhol

1. Surat Permohonan akan wali adhol yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo;
2. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir;
3. Foto copy KTP yang diberi materai 600 dan dilegalisir di Kantor Pos;
4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama;
5. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa;

 

7. Pengangkatan Anak

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua anak yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
3. Foto copy Surat Nikah orang tua anak yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
4. Foto copy Surat Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
5. Foto copy Surat Kelahiran/Akta Kelahiran anak yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
6. SK. Pekerjaan dan penghasilan Pemohon diketahui oleh Kepala Desa (Diketahui atasan bagi PNS);
7. Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kepada Pemohon;
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial;
9. Surat keterangan dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus Pengangkatan Anak;
10. Surat Permohonan akan Pengangkatan Anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo;
11. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir;

 

8. Harta Bersama/ Gono Gini

1. Foto Copy KTP Penggugat yang masih berlaku 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
3. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat, 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama tersebut bersama-sama dengan gugatan perceraian;
3. Foto Copy Akte Cerai 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat;
4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir, yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1 seperti tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar);
5. Bagi Penggugat / Tergugat yang menggunakan Kuasa Hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan Foto Copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku 1 lembar;
6. Surat gugatan dibuat 6 lembar, masing-masing 3 untuk majelis hakim, 1 buah untuk PP 1 buah untuk Tergugat, dan 1 untuk dalam berkas;

 

9. Gugatan Waris

1. Foto Copy KTP Penggugat/Para Penggugat, jika penggugatnya banyak yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
2. Silsilah Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Penggugat;
3. Silsilah Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Penggugat;
4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Kasir yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM ( Surat Kuasa Untuk Membayar);
5. Bagi Penggugat yang menggunakan kuasa hukum Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku;
6. Surat Gugatan dibuat 3 buah untuk majelis Hakim, 1 buah untuk PP , 1 buah untuk dalam berkas, dan sejumlah pihak dalam gugatan waris tersebut;

 

Untuk lebih lengkapnya, silahkan hubungi kami:

contack us copy


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas