Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN AGAMA KUPANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Jalan Kejora, Kupang, NTT Phone : 0380-820454

Email : pa_kupang@yahoo.co.id

Perkara Prodeo

Orang yang dapat berperkara secara prodeo adalah warga negara yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi berdasarkan yang ditentukan oleh PERMA No. 1 Tahun 2014 dan SUrat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang petunjuk tekni pedoman pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan.

Semua perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada prinsipnya dapat diajukan secara prodeo, namun permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika kemudian terjadi banding atau kasasi maka Pemohon hars mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Untuk dapat dizinkan beracara secara prodeo Penggugat/Pemohon harus dapat menunjukkan dan kemudian melampirkan dalam permohonannya Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa atau semacamnya seperti Kartu Jamkesmas/Jamkesda/Askeskin/Gakin/Keluarga harapan dan sejenisnya yang menggambarkan ketidakmampuan Penggugat/Pemohon. Adapun langkah-langkah untuk dapat beracara secara prodeo di Pengadilan Agama Kupang adalah sebagai berikut :

  1. Penggugat/Pemohon datang menghadap ke meja pendaftaran pada area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Kupang dengan membawa permohonan untuk dapat diizinkan beracara secara prodeo dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu atau semacamnya;
  2. Atas permohonan beracara secara prodeo tersebut Kuasa Pengguna Anggaran akan memeriksa ketersediaan anggaran negara yang diperuntukkan untuk itu. Jika anggaran tersedia dan permohonan beracara secara prodeo dikabulkan oleh Ketua Pengadilan, maka selanjutnya Penggugat/Pemohon membuat dan menyerahkan surat permohonan/gugatan berisi dalil-dalil/alasan-alasan kepada petugas pendaftaran pada area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Kupang.
  3. Jika tidak tersedia anggaran negara untuk beracara secara prodeo maka permohonan beracara secara prodeo yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon akan didaftar bersamaan dengan surat gugatan/permohonan perkara untuk kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim akan layak tidaknya Penggugat/Pemohon untuk beracara secara prodeo. 
  4. Penggugat/Pemohon yang tidak dapat membuat gugatan/permohonan dapat menghubungi petugas Posbakum (pos bantuan hukum) yang merupakan pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kupang.
  5. Setelah seluruh rangkain proses pendaftaran perkara selesai, Penggugat/Pemohon tinggal menunggu panggilan untuk kapan dilaksanakannya persidangan atas perkara yang diajukannya, dan untuk selanjutnya Penggugat/Pemohon mengikuti seluruh rangkaian persidangan hingga perkaranya diputus.
  6. Setelah perkara berkekuatan hukum tetap, Penggugat/Pemohon dapat mengambil produk pengadilan baik berupa Salinan Putusan maupun Akta Cerai setelah terlebih dahulu membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas diterbitkannya produk pengadilan.

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas