Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN AGAMA KUPANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Jalan Kejora, Kupang, NTT Phone : 0380-820454

Email : pa_kupang@yahoo.co.id

Jenis Perkara

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kupang meliputi :

 A. Bidang Perkawinan : 

    1. izin beristri lebih dari seorang;

    2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

    3. dispensasi kawin;

    4. pencegahan perkawinan;

    5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

    6. pembatalan perkawinan;

    7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

    8. perceraian karena talak;

    9. gugatan perceraian; 

   10. penyelesaian harta bersama;

   11. penguasaan anak-anak;

   12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;

   13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

   14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

   15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

   16. pencabutan kekuasaan wali;

   17. penunjukan orang lain sebagai wall oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wall dicabut;

   18. penunjukan seorang wall dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

   19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

   20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

   21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

   22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

B. Bidang Kewarisan. Meliputi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

C. Wasiat;

D. Hibah;

E. Wakaf;

F. Zakat;

G. Infaq;

H. Shodaqoh;

I.  Perkara Ekonomi Syariah :

    1. bank syari'ah;

    2. lembaga keuangan mikro syari'ah.

    3. asuransi syari'ah;

    4. reasuransi syari'ah;

    5. reksa dana syari'ah;

    6. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

    7. sekuritas syari'ah;

    8. pembiayaan syari'ah;

    9. pegadaian syari'ah;

  10. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan

  11. bisnis syari'ah.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas