Disaksikan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Tokoh Masyarakat, PGS Kepala Pengadilan Militer III/15 Kupang, serta seluruh tamu undangan, Pada hari Selasa, 4 September 2018 bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Kupang, Ketua beserta aparatur Pengadilan Agama Kupang resmi deklarasikan pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Kupang.

Hadir mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT Bapak Drs. H. Munthohar, SH., MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama NTT. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini hendaknya tidak sebatas formalitas dan juga tidak terbatas pada tempatnya saja, lebih daripada itu integritas hendaknya dibangun pada diri aparatur Pengadilan Agama Kupang, sehingga aparatur PA Kupang tetap berintegritas baik di kantor maupun di luar kantor. Beliau menambahkan pada hakikatnya integritas bukan merupakan kewajiban baru yang semata merupakan perintah dari melainkan lebih daripada itu merupakan perintah agama, yang dalam bahasa agama disebut sebagai AMANAH.

Dengan dicanangkannya pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Kupang, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Kupang semakin hari semakin professional terutama dalam hal menjalankan fungsi pelayanan baik internal maupun eksternal, dan tentunya makin berintegritas dan mawas diri.

Selasa 28 Agustus 2018 menjadi momen bersejarah bagi Pengadilan Agama Kupang, mengingat sejak hadirnya PA Kupang tahun 1964 inilah kali pertama PA Kupang menyambangi Kabupaten Sabu Raijua. Salah satu Kabupaten dalam yurisdiksi PA Kupang yang terletak di selatan Indonesia dan berhadapan langsung dengan samudera Hindia.

Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas dua pulau besar yakni Pulau Sabu dan Pulau Raijua, dimana Pulau Sabu menjadi pusat dari pemerintahan Kabupaten. Komunitas Muslim di Kabupaten ini menurut statistik hanya 0,79 % dari total penduduk, dan mayoritas dari jumlah tersebut bermukim di Pulau Sabu, tepatnya di sekitar Pelabuhan Seba yang menjadi pintu masuk dari daerah lain. Butuh waktu lebih kurang 5 jam untuk mencapai pelabuhan Seba dari Kupang dengan menggunakan kapal cepat. Moda transportasi ini menjadi alternatif manakala pesawat berpenumpang 12 orang milik bu menteri Kelautan lebih sering dalam kondisi full.

Tidak banyak memang perkara yang harus disidangkan di Pulau Sabu, total hanya berjumlah 5 perkara Istbat Nikah, namun sedikitnya jumlah tersebut tidak menyurutkan niat pimpinan PA Kupang untuk mendekatkan pelayanan di Kabupaten tersebut. Kondisi ekonomi masyarakat muslim di daerah tersebut menjadi salah satu faktor penentu ditetapkannya Pulau Sabu menjadi lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung PA Kupang kali ini. Sebagai informasi, biaya perjalanan untuk mencapai kantor PA Kupang akan sangat membebani kantong masyarakat Sabu, terlebih jika kondisi perekonomian yang bersangkutan termasuk kategori kurang mampu. Setidaknya menurut perkiraan perhitungan, biaya perjalanan pulang pergi untuk 1 orang paling murah sesuai tarif dari PT. ASDP berkisar Rp. 240.000,- belum termasuk transportasi darat, akomodasi, dan konsumsi, dan membutuhkan waktu semalaman di laut untuk sekali jalan. Biaya akan semakin membengkak karena jika mengikuti prosedur pendaftaran perkara biasa para pihak setidaknya 2 kali datang ke kantor PA Kupang dengan asumsi datang mendaftar dan datang untuk bersidang, dan akan semakin membengkak manakala harus membawa serta saksi-saksi.

Pelaksanaan sidang di luar gedung pegadilan kali ini terbilang sukses. Antusiasme dan kesiapan dari para pihak serta dukungan dari PLT Kepala KUA setempat menjadikan proses persidangan oleh Majelis yang diketuai oleh Wakil Ketua PA Kupang Bapak Drs. H. Bisman, M.H.I., berjalan lancar tanpa kendala. Hal lain yang cukup membanggakan adalah perhatian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sabu Raijua dengan turut mengunjungi Kantor KUA Sabu Barat yang menjadi tempat penyelenggaraan sidang, hal mana menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan terpenuhinya hak mereka akan sebuah identitas hukum.

Akhirnya, perjalanan melelahkan tim sidang di luar gedung Pengadilan Agama Kupang selama 3 hari ke Pulau Sabu pun terbayar lunas dengan hadirnya senyuman yang terpancar dari wajah sumringah para pihak karena pernikahannya disahkan secara hukum sehingga kemudian dapat diterbitkan Akta Nikah oleh KUA setempat, untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan guna kepentingan hukum lebih lanjut. Pun terbersit sebuah pengharapan semoga kunjungan singkat PA Kupang ke Pulau Sabu tersebut dapat menjadi syiar dan wasilah dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat Muslim sekitar bahwa Mahkamah Agung dalam hal ini masih memperhatikan kebutuhan masyarakat terluar akan pentingnya sebuah identitas hukum, untuk selanjutnya masyarakat dapat semakin sadar dan taat hukum. RI_5

Pegawai Pengadilan Agama Kupang mengikuti Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun  Republik Indonesi yang ke-73. Bertempat di Pengadilan Tinggi Agama NTT, Upacara yang diikuti oleh 3 peradilan ini (Pengadilan Tinggi Agama NTT, Pengadilan Agama Kupang dan Pengadilan Militer III/15 Kupang) berlangsung dengan khidmat. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT.

 

Setelah upacara bendera tanggal 17 Agustus 2018 dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Pengadilan Agama Kupang kembali mengikuti Upacara Bendera dalam rangka memperingati HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73 pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018. Bertempat di lapangan Pengadilan Tinggi NTT , tepat pukul 07.30 WITA Upacara Bendera dimulai. Bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Ketua Pengadilan Tinggi NTT. Dalam amanatnya Ketua Pengadilan Tinggi NTT Bapak Andreas Don Rade, SH., MH Membacakan amanat Ketua Mahkamah Agung RI dengan tema “Era Baru Peradilan modern Berbasis Teknologi Informasi”

Wakil ketua Pengadilan Agama Kupang Drs. H. Bisman, MHI didampingi oleh Ketua dan Sekretaris SAPM Pengadilan Agama Kupang lakukan sosialisasi Buku Pedoman SAPM edisi terbaru yang baru dikeluarkan oleh Dirjen Badilag bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Kupang pada hari rabu, 15 Agustus 2018.

Adapun intisari dari buku pedoman standar SAPM terbaru ini adalah adanya satu bab tambahan yaitu bab V Program prioritas Badilag, yang berisi 6 poin:

1.    Pembangunan Zona Integritas

2.    Pelayanan Informasi melalui website Pengadilan

3.    Penyelesaian tepat waktu

4.    Minutasi dalam satu hari (One day minutation)

5.    Publikasi putusan dalam satu hari (One day publish)

6.    Administrasi perkara secara elektronik (e-court) dan

7.    Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Untuk itu perlu adanya satu Pj. Lagi yaitu Pj. Program Prioritas Dirjen Badilag(Pj. PP), dan disepakati yang menjadi Pj. PP adalah bapak hakim Aris Habibuddin Syah, SHI., MH. Selain penunjukan Pj baru dibentuk juga tim zona Integritas .

Berita MA-RI

Feed not found.
Go to top

Copyright @ 2017 Pengadilan Agama Kupang

Nusa Tenggara Timur