Menu

Pembinaan KPTA NTT di Penghujung Tahun

Menutup kalender bulan November 2018, pada hari Jumat 30 November 2018 Pengadilan Agama Kupang menerima kunjungan yang merupakan inspeksi mendadak dari KPTA NTT (Bpk. Drs. H. Shofrowi, SH., MH) dan WKPTA NTT (Bpk. Drs. H. M. Manshur, SH., MH). Kunjungan pimpinan PTA NTT ke Pengadilan Agama Kupang kali ini selain dalam rangka pembinaan juga dalam rangka memantau sejauh mana Pengadilan Agama Kupang telah menindaklanjuti  Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nommor 3297/DJA/KP.02.3/XI/2018, tanggal 27 November 2018, perihal "Perintah Pengaktifan e-Court Mahkamah Agung RI Untuk Seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah".

Dalam pembinaannya Bapak KPTA NTT menekankan akan pentingnya sebuah kontrol atasan terhadap kinerja bawahannya terutama berkaitan dengan pengisian instrumen-instrumen dan buku Register. Beliau juga berpesan agar dalam bekerja hendaknya taat pada aturan yang telah digariskan, bertanggung jawab atas tugas yang telah dimanahkan, dan tertib dalam melaksanakan pekerjaan.

Read more: Pembinaan KPTA NTT di Penghujung Tahun

Pamungkas di Tahun 2018

 

Bagi Pengadilan Agama Kupang Bulan November 2018 layak ditahbiskan sebagai bulan pelayanan masyarakat. Pasalnya dalam 1 bulan PA Kupang melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 3 kali, yakni tanggal 1 November, 22 November, dan 29 November.

Dua lokasi dipilih menjadi tujuan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, yakni Kecamatan Fatuleu dan Kecamatan Semau Selatan. Khusus untuk pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan yang diselenggarakan di Kecamatan Semau Selatan sedikit spesial karena untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Kupang mendekatkan pelayanan ke Kecamatan tersebut. Semakin istimewa karena untuk Kecamatan Semau Selatan tim yang bertugas harus memilih untuk melintasi lautan dengan gelombang yang sedikit menantang karena memang akses tersebut menjadi akses tercepat menuju lokasi yang berada di Pulau Semau yang terletak di barat Kota Kupang dan termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kupang.

Read more: Sidang di Luar Gedung Pengadilan Pamungkas di Tahun 2018

Disaksikan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Tokoh Masyarakat, PGS Kepala Pengadilan Militer III/15 Kupang, serta seluruh tamu undangan, Pada hari Selasa, 4 September 2018 bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Kupang, Ketua beserta aparatur Pengadilan Agama Kupang resmi deklarasikan pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Kupang.

Hadir mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT Bapak Drs. H. Munthohar, SH., MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama NTT. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini hendaknya tidak sebatas formalitas dan juga tidak terbatas pada tempatnya saja, lebih daripada itu integritas hendaknya dibangun pada diri aparatur Pengadilan Agama Kupang, sehingga aparatur PA Kupang tetap berintegritas baik di kantor maupun di luar kantor. Beliau menambahkan pada hakikatnya integritas bukan merupakan kewajiban baru yang semata merupakan perintah dari melainkan lebih daripada itu merupakan perintah agama, yang dalam bahasa agama disebut sebagai AMANAH.

Dengan dicanangkannya pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Kupang, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Kupang semakin hari semakin professional terutama dalam hal menjalankan fungsi pelayanan baik internal maupun eksternal, dan tentunya makin berintegritas dan mawas diri.

 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50(lima puluh) Pengadilan Agama, 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyahdan 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Baru tersebut tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dan berada di ibukota kabupaten dan kotamadya, kecuali untuk Pengadilan Tata usaha Negara berada di Ibukota propinsi.

85 pengadilanyang baru dibentuk, masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana dalam operasionalnya,antara lain hanya 15 pengadilan yang tanahnya telah berstatus bersertifikat a.nMahkamah Agung RI, sementara 26 pengadilan berstatus hibah tanah Pemda setempat, 26 pengadilan dalam proses hibah tanah oleh Pemda setempat, 15 pengadilan berstatus pinjam pakai tanah dari Pemda setempat bahkan terdapat 3 pengadilan berstatus belum ada alokasi tanahnya (dalam proses pengadaan). Untuk prasaranagedung kantor pengadilan baru, terdapat 68 pengadilan yang gedungnya berstatus pinjam pakai Pemda setempat,sementara 11 pengadilan menggunakan aset bangunan dari pengadilan terdekat (zitting plat), 3 pengadilan yang berstatus hibah dari Pemda setempat, 3 pengadilan berstatus sewa ke pihak lain dan 1 pengadilan berstatus pinjam pakai dari Kementerian/Lembaga setempat.

Demikian pula untuk sarana meubelair kantor pengadilan baru, terdapat 78 pengadilan yang meubelairnya berstatus pinjam pakai, 6 pengadilan berstatus dalam proses pengadaandan 1 pengadilan berstatus hibah. Untuk alat pengolah data (berupa PC dan Printer) terdapat 72 pengadilan berstatus pinjam pakai dari Pemda setempat, 10 pengadilan berstatus sedang dalam proses pengadaan, 2 pengadilan berstatus transfer dari satker pengadilan sekitarnyadan 1 pengadilan berstatus hibah, sedangkan untuk kendaraan dinas (roda dua dan roda empat) terdapat 69 pengadilan berstatus pinjam pakai Pemda setempat dan pengadilan induk (terdekat) dan15 pengadilan berstatus dalam proses pengadaan 1 pengadilan berstatus hibah.

Selasa 28 Agustus 2018 menjadi momen bersejarah bagi Pengadilan Agama Kupang, mengingat sejak hadirnya PA Kupang tahun 1964 inilah kali pertama PA Kupang menyambangi Kabupaten Sabu Raijua. Salah satu Kabupaten dalam yurisdiksi PA Kupang yang terletak di selatan Indonesia dan berhadapan langsung dengan samudera Hindia.

Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas dua pulau besar yakni Pulau Sabu dan Pulau Raijua, dimana Pulau Sabu menjadi pusat dari pemerintahan Kabupaten. Komunitas Muslim di Kabupaten ini menurut statistik hanya 0,79 % dari total penduduk, dan mayoritas dari jumlah tersebut bermukim di Pulau Sabu, tepatnya di sekitar Pelabuhan Seba yang menjadi pintu masuk dari daerah lain. Butuh waktu lebih kurang 5 jam untuk mencapai pelabuhan Seba dari Kupang dengan menggunakan kapal cepat. Moda transportasi ini menjadi alternatif manakala pesawat berpenumpang 12 orang milik bu menteri Kelautan lebih sering dalam kondisi full.

Tidak banyak memang perkara yang harus disidangkan di Pulau Sabu, total hanya berjumlah 5 perkara Istbat Nikah, namun sedikitnya jumlah tersebut tidak menyurutkan niat pimpinan PA Kupang untuk mendekatkan pelayanan di Kabupaten tersebut. Kondisi ekonomi masyarakat muslim di daerah tersebut menjadi salah satu faktor penentu ditetapkannya Pulau Sabu menjadi lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung PA Kupang kali ini. Sebagai informasi, biaya perjalanan untuk mencapai kantor PA Kupang akan sangat membebani kantong masyarakat Sabu, terlebih jika kondisi perekonomian yang bersangkutan termasuk kategori kurang mampu. Setidaknya menurut perkiraan perhitungan, biaya perjalanan pulang pergi untuk 1 orang paling murah sesuai tarif dari PT. ASDP berkisar Rp. 240.000,- belum termasuk transportasi darat, akomodasi, dan konsumsi, dan membutuhkan waktu semalaman di laut untuk sekali jalan. Biaya akan semakin membengkak karena jika mengikuti prosedur pendaftaran perkara biasa para pihak setidaknya 2 kali datang ke kantor PA Kupang dengan asumsi datang mendaftar dan datang untuk bersidang, dan akan semakin membengkak manakala harus membawa serta saksi-saksi.

Pelaksanaan sidang di luar gedung pegadilan kali ini terbilang sukses. Antusiasme dan kesiapan dari para pihak serta dukungan dari PLT Kepala KUA setempat menjadikan proses persidangan oleh Majelis yang diketuai oleh Wakil Ketua PA Kupang Bapak Drs. H. Bisman, M.H.I., berjalan lancar tanpa kendala. Hal lain yang cukup membanggakan adalah perhatian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sabu Raijua dengan turut mengunjungi Kantor KUA Sabu Barat yang menjadi tempat penyelenggaraan sidang, hal mana menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan terpenuhinya hak mereka akan sebuah identitas hukum.

Akhirnya, perjalanan melelahkan tim sidang di luar gedung Pengadilan Agama Kupang selama 3 hari ke Pulau Sabu pun terbayar lunas dengan hadirnya senyuman yang terpancar dari wajah sumringah para pihak karena pernikahannya disahkan secara hukum sehingga kemudian dapat diterbitkan Akta Nikah oleh KUA setempat, untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan guna kepentingan hukum lebih lanjut. Pun terbersit sebuah pengharapan semoga kunjungan singkat PA Kupang ke Pulau Sabu tersebut dapat menjadi syiar dan wasilah dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat Muslim sekitar bahwa Mahkamah Agung dalam hal ini masih memperhatikan kebutuhan masyarakat terluar akan pentingnya sebuah identitas hukum, untuk selanjutnya masyarakat dapat semakin sadar dan taat hukum. RI_5

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 4

Berita MA-RI

Feed not found.

Contact Us :

Pengadilan Agama Kupang

Jalan Kejora, Kupang, NTT

Phone :  0380-820454

Email : pa_kupang@yahoo.co.id

website : www.pa-kupang.go.id

 

Pengunjung Web

Hari ini 2

Kemarin 12

Minggu ini 92

Bulan ini 229

Semuanya 4513

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Go to top

Copyright @ 2017 Pengadilan Agama Kupang

Nusa Tenggara Timur